Kondisi ekonomi Indonesia setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, mencakup pertumbuhan, rupiah, APBN, inflasi, dan investasi.
Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa terjadi pada 9 September 2025. Purbaya kemudian memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar satu tahun.
Namun, perkembangan terbaru perlu dicatat. Pada September 2026, Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Serah terima jabatan berlangsung pada 15 September 2026.
Karena itu, kondisi ekonomi Indonesia kini dapat dinilai menggunakan data hampir sepanjang masa jabatan Purbaya. Periode tersebut memperlihatkan pertumbuhan ekonomi kuat, tetapi tekanan pasar keuangan meningkat.
Kondisi Ekonomi Saat Purbaya Mulai Menjabat
Ketika Purbaya mulai menjabat, ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar lima persen. Pertumbuhan kuartal III-2025 kemudian tercatat 5,04 persen secara tahunan.
Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Angka tersebut meningkat dari pertumbuhan 5,03 persen pada 2024.
Sementara itu, inflasi September 2025 berada pada 2,65 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga konsumen masih relatif terkendali.
Namun, perekonomian global menghadapi ketidakpastian besar. Perubahan suku bunga global dan geopolitik memengaruhi arus modal menuju negara berkembang.
Selain itu, pergerakan dolar AS ikut memberikan tekanan terhadap rupiah. Kondisi tersebut kemudian menjadi tantangan penting bagi kebijakan ekonomi Indonesia 2026.
Kebijakan Fiskal Era Purbaya
Salah satu kebijakan Purbaya yang paling menonjol muncul beberapa hari setelah pelantikannya.
Pada 12 September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara pada lima bank. Dana tersebut sebelumnya dikelola dalam kas pemerintah.
BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing memperoleh Rp55 triliun. BTN memperoleh Rp25 triliun dan BSI menerima Rp10 triliun.
Penempatan tersebut menggunakan deposito on call. Bank juga dilarang menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara.
Sebaliknya, pemerintah meminta bank memanfaatkan likuiditas tersebut untuk mendukung sektor riil. Tujuannya adalah memperkuat penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi.
Pada Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65 persen secara tahunan. Kredit investasi bahkan tumbuh 25,11 persen.
Meski demikian, kenaikan kredit tidak bisa dikaitkan dengan satu kebijakan saja. Bank Indonesia juga memberikan insentif likuiditas melalui kebijakan makroprudensial.
Karena itu, kebijakan Rp200 triliun lebih tepat dilihat sebagai bagian dari kombinasi kebijakan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,29 persen pada kuartal II-2026.
Dengan demikian, semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penting pertumbuhan. Komponen tersebut tumbuh 5,06 persen pada kuartal II-2026.
Selain itu, investasi tumbuh 6,87 persen. Konsumsi pemerintah naik lebih tinggi, yaitu 15,97 persen secara tahunan.
Data tersebut menunjukkan dorongan belanja pemerintah semakin terlihat dalam struktur pertumbuhan.
Namun, inflasi juga bergerak meningkat. Inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen dibandingkan 2,65 persen pada September 2025.
Meski meningkat, inflasi Agustus masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen.
Dari sisi tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 mencapai 4,68 persen. Jumlah pekerja tercatat 147,67 juta orang.
APBN Indonesia Menjadi Lebih Aktif
Hingga Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun. Jumlah tersebut setara sekitar 65 persen target APBN.
Pada saat sama, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295,7 triliun. Akibatnya, defisit tercatat Rp240,1 triliun.
Defisit tersebut setara 0,93 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus sekitar Rp154 triliun.
Penerimaan negara sampai Agustus tumbuh 25,4 persen secara tahunan. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen.
Di sisi lain, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp912,4 triliun.
Data tersebut menunjukkan kebijakan fiskal memberikan dorongan lebih besar terhadap aktivitas ekonomi.
Namun, kebutuhan pembiayaan tetap perlu diperhatikan. Pembiayaan utang neto mencapai Rp506 triliun sampai Agustus 2026.
Posisi utang pemerintah pada akhir Juni mencapai Rp10.293,69 triliun. Rasio tersebut setara 41,26 persen terhadap PDB.
Rupiah, IHSG, dan Respons Investor
Pasar keuangan menjadi bagian paling menantang selama 2026.
Bank Indonesia mencatat rupiah berada pada Rp17.855 per dolar AS pada 22 September 2026. BI mempertahankan suku bunga sebesar 5,75 persen.
Sementara itu, IHSG ditutup pada 6.277,04 tanggal 22 September 2026. Indeks tersebut turun 1,69 persen dalam perdagangan hari itu.
Namun, pergerakan rupiah dan IHSG tidak dapat dikaitkan langsung dengan Menteri Keuangan.
Kebijakan Federal Reserve, dolar AS, harga minyak, dan geopolitik turut memengaruhi pasar. Perubahan alokasi dana investor global juga memiliki pengaruh besar.
Bank Indonesia sendiri menyebut tekanan eksternal masih kuat. Karena itu, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah.
Perdagangan dan Sektor Eksternal
Perdagangan luar negeri juga menunjukkan perubahan penting.
Ekspor Januari sampai Juli 2026 mencapai US$167,03 miliar. Nilainya meningkat 4,43 persen dibandingkan periode sama 2025.
Namun, impor tumbuh jauh lebih cepat sebesar 19,94 persen. Nilainya mencapai US$163,33 miliar.
Akibatnya, surplus perdagangan Januari-Juli menyempit menjadi US$3,70 miliar.
Kenaikan impor dapat mencerminkan kebutuhan produksi dan investasi. Namun, kondisi tersebut juga mengurangi kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan.
Apa yang Berubah Setelah Sri Mulyani Digantikan Purbaya?
Perubahan paling terlihat berada pada pendekatan pengelolaan likuiditas dan dorongan pertumbuhan.
Kebijakan Purbaya menempatkan dana pemerintah langsung dalam perbankan. Langkah tersebut bertujuan memperbesar ruang penyaluran kredit kepada sektor riil.
Selain itu, belanja pemerintah meningkat kuat pada 2026. Konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi.
Namun, disiplin fiskal tetap menjadi perhatian pasar. Perubahan kondisi global juga meningkatkan kebutuhan menjaga kepercayaan investor.
Karena itu, hasil ekonomi selama periode tersebut tidak dapat dianggap sebagai dampak kebijakan Purbaya semata.
Risiko dan Tantangan Ekonomi Indonesia
Tekanan rupiah masih menjadi salah satu risiko utama. Pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang valuta asing.
Selain itu, ketidakpastian geopolitik dapat meningkatkan harga energi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan inflasi dan beban subsidi pemerintah.
Pertumbuhan impor yang tinggi juga perlu diperhatikan. Begitu pula kebutuhan pembiayaan APBN dan perkembangan utang pemerintah.
Namun, Indonesia tetap memiliki sejumlah penopang ekonomi.
Konsumsi domestik masih kuat. Investasi tumbuh positif, sedangkan kredit perbankan menunjukkan ekspansi dua digit.
Selain itu, industri pengolahan tetap menjadi kontributor besar terhadap perekonomian. Hilirisasi dan investasi dapat memberikan dukungan tambahan.
Kesimpulan
Kondisi ekonomi Indonesia setelah Sri Mulyani digantikan Purbaya menunjukkan pertumbuhan yang tetap kuat. Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama. Investasi dan belanja pemerintah juga memberikan kontribusi besar.
Namun, sejumlah risiko meningkat. Rupiah menghadapi tekanan, sementara kebutuhan pembiayaan pemerintah tetap tinggi.
APBN hingga Agustus 2026 masih mencatat defisit 0,93 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih positif.
Karena itu, kondisi ekonomi selama periode Purbaya menunjukkan kombinasi pertumbuhan dan risiko stabilitas.
Perkembangan tersebut bukan hanya hasil pergantian Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal, moneter, geopolitik, dan kondisi global bekerja secara bersamaan.
Ikuti Berita Ekonomi Terupdate di GAMKONOMI
[GAMKONOMI] adalah media ekonomi dalam ekosistem [GAMCUAN] yang berfokus pada berita ekonomi Indonesia dan global, bisnis, pasar, keuangan, UMKM, dan teknologi.