Jakarta, 8 November 2026 – Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai pajak digital kembali menjadi sorotan publik.
Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut menyinggung potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat.
Selain itu, Hashim menyebut rencana pelaksanaan sistem perpajakan digital mulai 9 November 2026.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan karena masyarakat khawatir seluruh transaksi sehari-hari akan terkena pajak.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan berbeda mengenai kebijakan tersebut.
Lantas, apakah pemerintah benar-benar akan memajaki semua transaksi masyarakat?
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang Pajak yang Menjadi Sorotan
Hashim menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim membahas potensi penerimaan negara yang belum tergarap secara optimal.
Menurut Hashim, sekitar 30–40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat dalam sistem resmi.
Bahkan, ia memperkirakan nilai aktivitas tersebut mencapai sekitar Rp10.000 triliun.
Angka tersebut merupakan perkiraan nilai kegiatan ekonomi, bukan jumlah pajak yang bisa langsung pemerintah pungut.
Selanjutnya, Hashim mencontohkan berbagai transaksi tunai dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menyebut jasa pangkas rambut, pijat, salon kecantikan, hingga usaha makanan.
Contoh tersebut kemudian menjadi perhatian karena melibatkan banyak pelaku usaha kecil.
Akibatnya, sebagian masyarakat mempertanyakan arah kebijakan perpajakan pemerintah.
Pajak Digital 9 November 2026, Apa yang Sebenarnya Direncanakan?
Hashim juga mengungkap rencana perluasan pemungutan pajak melalui sistem digital.
Menurut pernyataannya, pemerintah akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan elektronik.
Ia turut menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai bagian dari ekosistem digital.
Selain itu, Hashim menyampaikan tanggal 9 November 2026 sebagai waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pajak transfer bank dan pembayaran digital.
Sebagian masyarakat mengkhawatirkan adanya potongan otomatis setiap kali mereka melakukan transaksi.
Namun, kekhawatiran tersebut belum membuktikan adanya pajak baru atas seluruh transfer.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan rencana pemungutan pajak dari pengenaan pajak baru.
DJP Tegaskan Pajak Digital Bukan Jenis Pungutan Baru
Menanggapi pernyataan Hashim, DJP memberikan klarifikasi pada 2 November 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan sistem yang dimaksud.
Menurut penjelasan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Sistem ini bukan jenis pajak baru yang langsung membebani seluruh transaksi masyarakat.
Sebaliknya, sistem tersebut bertujuan memperbaiki mekanisme pemungutan pajak yang sudah berlaku.
Selain itu, DJP menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan PPN berganda.
DJP juga menyampaikan adanya tahapan pengujian dan stabilisasi sebelum implementasi penuh.
Karena itu, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa seluruh transaksi digital akan dikenai pajak tambahan.
Apakah Tukang Cukur, Tukang Pijat, dan Warteg Akan Dipajaki?
Pernyataan Hashim mengenai usaha kecil turut menimbulkan kekhawatiran.
Pasalnya, sektor tersebut menjadi sumber penghasilan jutaan masyarakat Indonesia.
Namun, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan penjelasan mengenai perlindungan pajak bagi pelaku usaha kecil.
Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM dengan omzet tertentu tetap memperoleh fasilitas perpajakan.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, UMKM orang pribadi yang memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas khusus.
Bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final UMKM.
Sementara itu, tarif PPh Final sebesar 0,5 persen berlaku atas bagian omzet yang melebihi batas tersebut.
Tentunya, penerapan fasilitas tetap mengikuti kriteria dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dengan demikian, tidak semua penghasilan usaha kecil otomatis menghasilkan kewajiban pembayaran pajak.
Mengapa Pemerintah Ingin Meningkatkan Penerimaan Pajak?
Hashim menilai Indonesia memiliki peluang meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi perpajakan.
Menurut pemaparannya, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto masih sekitar 12 persen.
Sementara itu, ia membandingkan angka tersebut dengan penerimaan negara Kamboja yang mencapai sekitar 18 persen.
Hashim berpendapat bahwa penerimaan lebih tinggi dapat mendukung berbagai program pemerintah.
Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Namun, peningkatan penerimaan negara juga memerlukan tata kelola yang transparan.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sebab, kebijakan perpajakan dapat memengaruhi biaya usaha, konsumsi, dan daya beli.
Dampak Kebijakan Pajak Digital terhadap Masyarakat dan UMKM
Digitalisasi perpajakan berpotensi meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, sistem digital dapat mempermudah administrasi serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.
Namun, penerapan kebijakan tetap membutuhkan pengawasan dan sosialisasi yang jelas.
Pelaku UMKM harus memahami jenis transaksi yang termasuk objek pajak.
Sementara itu, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tarif, mekanisme pemungutan, serta perlindungan data pribadi.
Jika pemerintah menjelaskan kebijakan secara terbuka, potensi kesalahpahaman dapat berkurang.
Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan.
Benarkah Semua Transaksi Akan Dipajaki? Ini Faktanya
Hingga 8 November 2026, klarifikasi DJP tidak menunjukkan bahwa seluruh transaksi masyarakat otomatis terkena pajak baru.
Pernyataan Hashim lebih menekankan optimalisasi pemungutan pajak dan perluasan pencatatan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, ketentuan perpajakan tetap membedakan objek pajak, wajib pajak, serta fasilitas pengecualian.
Artinya, transaksi pembayaran tidak otomatis menjadi objek pajak tambahan hanya karena menggunakan layanan digital.
Selain itu, fasilitas PPh bagi UMKM orang pribadi yang memenuhi persyaratan tetap berlaku.
Masyarakat sebaiknya mengikuti pengumuman resmi DJP untuk mengetahui ketentuan penerapan sistem digital tersebut.
Kesimpulan: Pajak Harus Adil dan Tidak Memberatkan Rakyat Kecil
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai pajak digital membuka perdebatan tentang arah kebijakan fiskal Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, di sisi lain, masyarakat mengharapkan sistem perpajakan yang adil dan transparan.
Karena itu, optimalisasi pajak perlu mengutamakan kepastian hukum serta perlindungan pelaku usaha kecil.
Terlebih lagi, pemerintah harus memastikan masyarakat memahami kebijakan sebelum sistem baru diterapkan.
Pertanyaannya, mampukah pemerintah meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban ekonomi rakyat kecil?
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
ingkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban ekonomi rakyat kecil?
