JAKARTA, 17 Oktober 2026 – Kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB kembali menjadi perhatian publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan untuk kepentingan investasi saham.
Kasus tersebut menyeret Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Bima juga diketahui pernah menjalankan peran sebagai tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut KPK, dana pengadaan kebencanaan diduga mengalir kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan Bima.
Selanjutnya, sebagian aliran dana tersebut diduga berkaitan dengan kepemilikan saham senilai Rp30,98 miliar.
Temuan ini terungkap dalam konferensi pers KPK pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Namun, perkara tersebut masih berada dalam proses hukum dan belum menghasilkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Bagaimana Dana Bencana BNPB Diduga Digunakan Membeli Saham?
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa BNPB.
Menurut penyidik, beberapa perusahaan penyedia barang dan jasa diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan.
Perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024 hingga 2026.
Selain itu, KPK menemukan indikasi pemanfaatan dana pengadaan untuk kepentingan pribadi.
Salah satu transaksi yang menjadi perhatian adalah kepemilikan saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA).
Saham perusahaan tersebut tercatat dimiliki oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).
Berdasarkan keterangan KPK, kepemilikan PT AVE mencapai sekitar 150,4 juta lembar saham MDLA.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,07 persen saham perusahaan.
Sementara itu, harga saham MDLA pada 13 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp206 per lembar.
Dengan demikian, nilai kepemilikan tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar.
Meski demikian, angka Rp30,98 miliar merupakan nilai saham berdasarkan harga tersebut, bukan otomatis nilai kerugian negara.
Nilai Pengadaan Terkait Dugaan Korupsi Mencapai Rp148 Miliar
Penyelidikan KPK tidak hanya berfokus pada transaksi saham tersebut.
Lembaga antirasuah juga menelusuri pengadaan barang dan jasa yang diduga melibatkan perusahaan terafiliasi Bima.
Menurut KPK, total nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar sepanjang tiga tahun.
Rinciannya meliputi:
- 2024: Rp45,76 miliar.
- 2025: Rp52,27 miliar.
- 2026: Sekitar Rp50 miliar.
Namun, total nilai pengadaan itu tidak dapat langsung dianggap sebagai kerugian negara.
Penyidik masih perlu membuktikan unsur tindak pidana serta menghitung kerugian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, KPK menyoroti kemungkinan konflik kepentingan dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa.
Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB.
Apa Itu Dana Siap Pakai BNPB?
Dana Siap Pakai (DSP) merupakan anggaran pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana.
Dana ini memiliki peran penting ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan segera.
Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mendukung penanganan kebakaran hutan, gempa bumi, dan banjir.
Selain itu, penggunaan DSP harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam kondisi darurat, mekanisme pengadaan dapat berlangsung lebih cepat agar bantuan segera tersedia.
Namun, percepatan tersebut tetap membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Karena itu, dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan menjadi persoalan serius bagi tata kelola anggaran publik.
Lima Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi BNPB
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.
Bima Setiawan termasuk salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam penanganan perkara, KPK membagi dugaan tindak pidana tersebut menjadi dua kelompok atau klaster.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, klaster lainnya berkaitan dengan dugaan praktik suap.
KPK menyangkakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bima.
Selanjutnya, penyidik terus mendalami hubungan antarperusahaan dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Walaupun demikian, penetapan tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah secara hukum.
BNPB Hormati Proses Hukum KPK
BNPB telah menyampaikan sikap terkait penyidikan dugaan korupsi dalam lembaganya.
Melalui pernyataan pada 15 Oktober 2026, BNPB menegaskan penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
Selain itu, BNPB menyerahkan penanganan perkara kepada KPK sesuai kewenangannya.
Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang terlibat.
Dengan demikian, pembuktian fakta dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan proses peradilan.
Dugaan Penyalahgunaan Dana Bencana Jadi Sorotan
Kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB menimbulkan perhatian terhadap transparansi pengelolaan anggaran darurat.
Pasalnya, dana kebencanaan memiliki tujuan utama untuk mendukung keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain pengawasan pengadaan, penelusuran hubungan antarvendor menjadi langkah penting untuk mencegah konflik kepentingan.
Sementara itu, pemeriksaan aliran dana diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan anggaran.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap mekanisme penunjukan langsung dalam situasi darurat.
Meskipun prosedur dipercepat, integritas dan akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas.
Kesimpulan
KPK menduga Bima Setiawan terlibat penyalahgunaan dana pengadaan kebencanaan yang berkaitan dengan kepemilikan saham Rp30,98 miliar.
Selain itu, penyidik menelusuri pengadaan senilai sekitar Rp148 miliar selama periode 2024 hingga 2026.
Namun, kedua angka tersebut memiliki makna berbeda dan belum otomatis menunjukkan jumlah kerugian negara.
Saat ini, proses hukum masih berlangsung dan seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
Publik pun menantikan perkembangan penyidikan untuk memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana bencana tersebut.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
