SEMARANG, 24 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan.
Kali ini, penyidik melakukan penggeledahan rumah suami Fadia Arafiq, yakni Ashraff Abu, di Semarang, Jawa Tengah.
Penggeledahan berlangsung pada Jumat, 23 Oktober 2026, terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil listrik mewah bermerek BMW.
Penemuan kendaraan tersebut menjadi perhatian karena KPK sedang menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.
Selain itu, penggeledahan berlangsung ketika Fadia Arafiq masih menjalani persidangan atas perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
KPK Geledah Rumah Ashraff Abu di Semarang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penggeledahan rumah Ashraff Abu pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Ashraff merupakan suami Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, sekaligus anggota DPR RI.
Selain menjalankan tugas politik, Ashraff pernah menjabat sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya sepanjang 2023–2024.
Perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan barang dan jasa yang sedang ditangani KPK.
Oleh karena itu, penyidik melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan rumah suami Fadia Arafiq merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti tambahan dalam penyidikan TPPU.
Sementara itu, KPK belum mengumumkan keseluruhan barang yang diperiksa selama kegiatan berlangsung.
Namun, penyidik memastikan adanya penyitaan satu kendaraan listrik BMW dari lokasi penggeledahan.
Mobil BMW Listrik Disita, KPK Telusuri Asal Aset
Penyitaan mobil BMW listrik menjadi salah satu perkembangan penting dalam penyidikan terbaru.
KPK akan menelusuri keterkaitan kendaraan tersebut dengan dugaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Selain itu, penyidik perlu memastikan asal pembelian, kepemilikan, serta sumber dana kendaraan.
Langkah tersebut penting untuk menguji kemungkinan hubungan antara aset dan perkara yang sedang disidik.
Meski demikian, penyitaan kendaraan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang.
Status hukum aset masih bergantung pada hasil penyidikan serta pembuktian dalam proses hukum.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara penyitaan barang bukti dan keputusan pengadilan mengenai kepemilikan aset.
Kasus Dugaan Korupsi Fadia Arafiq Jadi Awal Penyelidikan
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 3 Maret 2026.
Sehari kemudian, penyidik menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan jasa tenaga alih daya atau outsourcing serta pengadaan lainnya.
Menurut KPK, penyelidikan menemukan dugaan konflik kepentingan yang melibatkan perusahaan milik keluarga Fadia.
PT Raja Nusantara Berjaya disebut memenangkan sejumlah kontrak pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Selain itu, penyidik mendalami dugaan penerimaan keuntungan dari kontrak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
Perkara korupsi tersebut kemudian berlanjut hingga tahap persidangan.
Selanjutnya, KPK mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya pencucian uang dari hasil tindak pidana.
Dengan demikian, penyidik tidak hanya memeriksa dugaan pelanggaran pengadaan, tetapi juga menelusuri pergerakan aset.
KPK Terbitkan Penyidikan Baru untuk Dugaan TPPU
Pada Oktober 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan perkara dugaan TPPU.
Pengembangan tersebut menjadi dasar pemeriksaan sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas keuangan terkait kasus.
Selain itu, penyidik menelusuri kemungkinan perubahan bentuk aset dari dana menjadi kendaraan maupun kekayaan lainnya.
Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai asal, penggunaan, serta perpindahan dana.
Meski demikian, KPK menyatakan belum menetapkan tersangka dalam penyidikan TPPU terbaru hingga pengumuman pada 23 Oktober 2026.
Status tersebut berbeda dari perkara korupsi pokok yang sudah memasuki tahap persidangan.
Karena itu, penyidikan baru harus dipahami sebagai proses hukum tersendiri yang masih membutuhkan pembuktian.
Ashraff Abu Sempat Tidak Hadir dalam Pemeriksaan KPK
Sebelum penggeledahan, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Ashraff Abu sebagai saksi pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Namun, Ashraff tidak memenuhi panggilan penyidik pada tanggal tersebut.
Berdasarkan keterangan KPK, Ashraff menyampaikan ketidakhadirannya karena memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Sementara itu, penyidik terus mengembangkan perkara melalui pemeriksaan saksi dan penelusuran dokumen.
Keterangan para saksi diperlukan untuk memahami hubungan antara perusahaan, kegiatan pengadaan, dan transaksi keuangan.
Dengan demikian, pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyidikan dugaan pencucian uang.
Fadia Arafiq Dituntut Lima Tahun Penjara
Di sisi lain, perkara korupsi pokok yang menjerat Fadia Arafiq telah memasuki tahap penuntutan.
Jaksa penuntut umum menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara.
Selain hukuman tersebut, jaksa menuntut denda Rp250 juta dan pembayaran uang pengganti sekitar Rp2,69 miliar.
Jaksa juga meminta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Namun, tuntutan jaksa bukan putusan akhir pengadilan.
Oleh sebab itu, Fadia tetap memiliki hak pembelaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses persidangan sebelum kesimpulan hukum ditetapkan.
Apa Dampak Penggeledahan terhadap Penyidikan KPK?
Penggeledahan rumah suami Fadia Arafiq menunjukkan perluasan penelusuran bukti dalam perkara dugaan TPPU.
Penyidik kini berupaya menghubungkan dugaan korupsi pengadaan dengan aset yang ditemukan selama proses penyidikan.
Selain itu, pemeriksaan terhadap pihak terkait dapat membantu menjelaskan hubungan transaksi antara perusahaan dan penerima manfaat.
Namun, setiap dugaan tetap membutuhkan dukungan dokumen, keterangan saksi, dan bukti yang sah.
Selanjutnya, penyidik dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Publik juga perlu mencermati perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi, bukan dugaan yang belum terverifikasi.
Dengan begitu, pemberitaan tetap mengutamakan akurasi serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Kesimpulan: KPK Lanjutkan Penelusuran Dugaan Pencucian Uang
Penggeledahan rumah suami Fadia Arafiq menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan.
Penyitaan mobil BMW listrik memperlihatkan fokus penyidik terhadap penelusuran aset yang berpotensi berkaitan dengan perkara.
Sementara itu, penyidikan TPPU masih berlangsung dan belum menghasilkan penetapan tersangka baru berdasarkan informasi terakhir.
Kasus korupsi pokok juga masih menunggu penyelesaian melalui proses pengadilan.
Oleh karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, penelusuran aset, dan pembuktian penyidik.
KPK diharapkan mengungkap fakta secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara tersebut.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
