JAKARTA, 11 Oktober 2026 – Kasus korupsi motor listrik MBG memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara sebesar Rp863,8 miliar. Perkara tersebut melibatkan seorang perwira TNI dan empat pihak swasta dalam pengadaan kendaraan listrik di Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, Kejaksaan Agung telah menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum pada 9 Oktober 2026. Penyerahan tersebut menandai selesainya tahap penyidikan dan dimulainya persiapan proses persidangan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan perkembangan perkara tersebut pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Kronologi Dugaan Korupsi Motor Listrik MBG
Kasus ini bermula dari pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2025–2026.
Menurut Kejaksaan Agung, nilai proyek pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp1,22 triliun. Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.
Para tersangka diduga mengatur spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, serta perusahaan pembanding. Selain itu, penyidik menduga mereka mengondisikan proses pengadaan untuk memenangkan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Awalnya, proyek tersebut merencanakan pengadaan 25.644 unit kendaraan listrik. Kemudian, jumlah pengadaan berubah menjadi 21.801 unit.
Namun, berdasarkan keterangan saksi, realisasi pekerjaan hingga 20 Maret 2026 baru mencapai 2.117 unit.
Meskipun demikian, penyidik menduga terdapat dokumen serah terima yang menyatakan seluruh pekerjaan telah selesai.
Dokumen tersebut diduga menjadi dasar pembayaran proyek meskipun realisasi pekerjaan belum sesuai ketentuan.
Kerugian Negara dalam Kasus Motor Listrik MBG Capai Rp863 Miliar
Kejaksaan Agung mengungkap hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada 10 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan audit tertanggal 5 Oktober 2026, nilai kerugian negara mencapai Rp863.846.166.953.
Angka tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penyidikan pengadaan motor listrik BGN.
Selain itu, nilai kerugian ini berbeda dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp1,22 triliun.
Perbedaan tersebut penting karena nilai kontrak tidak otomatis menunjukkan seluruh kerugian negara.
Sementara itu, penyidik juga menelusuri dugaan keuntungan yang diterima para tersangka maupun korporasi terkait.
Kejaksaan Agung sebelumnya memeriksa puluhan saksi dan sejumlah ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.
Perwira TNI dan Empat Pihak Swasta Jadi Tersangka
Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam perkara pengadaan motor listrik untuk program MBG.
Salah satunya merupakan perwira TNI aktif, yakni Kolonel Cpl Budi Utomo.
Budi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sementara itu, empat tersangka lainnya berasal dari perusahaan swasta yang berkaitan dengan proyek pengadaan.
Keempat tersangka tersebut meliputi:
- AM atau Andri Mulyono, Komisaris PT ASE dan PT Yasa Artha Trimanunggal.
- YY, Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal.
- AA, Direktur PT ASE.
- GB, Direktur PT ASE dan PT AKI.
Menurut penyidik, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dalam pengaturan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Ribuan Motor Listrik Dilaporkan Tidak Dilengkapi Baterai
Penyidikan juga menemukan sejumlah persoalan dalam kelengkapan kendaraan listrik yang menjadi objek pengadaan.
Berdasarkan perkembangan terbaru, pengadaan yang diperiksa mencakup 19.269 unit motor listrik.
Jumlah tersebut terdiri atas 13.155 unit motor trail listrik dan 6.114 unit motor jenis skuter atau bebek.
Namun, sebanyak 5.355 motor trail dan 230 motor skuter dilaporkan tidak dilengkapi baterai.
Dengan demikian, terdapat 5.585 unit kendaraan yang dilaporkan mengalami masalah kelengkapan baterai.
Selain itu, seluruh kendaraan roda dua yang diserahkan dilaporkan belum memiliki pelat nomor kendaraan dinas.
Akibatnya, kendaraan tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Kejaksaan Agung juga menyebut kendaraan tersebut belum dapat dimasukkan ke inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan fisik dan administratif sebelum pemerintah menerima hasil pengadaan.
Kejaksaan Agung Limpahkan Lima Tersangka ke Penuntut Umum
Perkembangan terbaru terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026, ketika Kejaksaan Agung melaksanakan penyerahan tahap II.
Tim Penyidik Koneksitas menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Penanganan perkara menggunakan mekanisme koneksitas karena melibatkan unsur militer dan sipil.
Selain itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana korupsi berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Ketentuan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal terkait lainnya.
Kelima tersangka menjalani penahanan selama 20 hari setelah penyerahan tahap II.
Selanjutnya, penuntut umum akan meneliti berkas perkara dan menyiapkan surat dakwaan.
Kemudian, jaksa akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Meski demikian, para tersangka tetap memiliki hak pembelaan dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Pengawasan Anggaran Program MBG Menjadi Sorotan
Kasus dugaan korupsi motor listrik MBG menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran program nasional.
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi.
Oleh karena itu, setiap pengadaan pendukung program membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Pemeriksaan juga harus mencakup kelengkapan dokumen, kondisi fisik, serta kesiapan penggunaan kendaraan.
Apabila pengawasan berjalan baik, risiko ketidaksesuaian pekerjaan dan pembayaran dapat ditekan.
Sementara itu, transparansi informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran negara.
Penanganan perkara ini juga dapat menjadi evaluasi terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, evaluasi kebijakan harus tetap dibedakan dari penentuan kesalahan pidana masing-masing tersangka.
Kesimpulan
Kasus korupsi motor listrik MBG terus berkembang setelah Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara sebesar Rp863,8 miliar.
Selain itu, lima tersangka telah diserahkan kepada penuntut umum untuk menjalani tahapan hukum berikutnya.
Temuan mengenai kendaraan tanpa baterai dan pelat nomor dinas turut menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
Selanjutnya, proses persidangan akan menguji alat bukti, peran tersangka, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
Pada akhirnya, transparansi dan pengawasan pengadaan menjadi penting untuk menjaga penggunaan anggaran negara.
Masyarakat kini menantikan kelanjutan proses hukum yang adil, terbuka, dan berdasarkan bukti.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
