Portal Berita Ekonomi Indonesia & Global
Tuesday, 10 November 2026
Informasi Ekonomi Global
DALAM NEGERI

Demo Mahasiswa Memanas, Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo Menguat

Massa demonstrasi mahasiswa dalam aksi Indonesia Sadar di Bundaran HI Jakarta pada 28 Oktober 2026.

Demo mahasiswa memanas di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Ribuan peserta aksi Indonesia Sadar memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Mereka membawa kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, ketegangan sempat muncul ketika demonstran berusaha memasuki lokasi aksi.

Pada hari yang sama, unjuk rasa juga berlangsung di Yogyakarta. Berbagai kelompok menuntut evaluasi kebijakan, perbaikan ekonomi, serta perlindungan hak demokratis.

Namun, pemerintah menyatakan menghormati aspirasi publik dan membuka ruang dialog. Dengan demikian, peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum penting bagi penyampaian kritik.

Aksi Indonesia Sadar Memadati Bundaran HI

Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) bersama BEM UI menggerakkan aksi Indonesia Sadar. Kelompok mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah.

Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Kali ini, demonstran kembali menagih penyelesaian tuntutan yang menurut mereka belum memperoleh respons memadai.

Menurut pantauan Tirto, ribuan massa masih bertahan di Bundaran HI hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan poster kritik.

Sementara itu, NU Online Jakarta melaporkan perdebatan mengenai akses menuju titik demonstrasi. Desak-desakan kemudian terjadi dan sejumlah mahasiswa dilaporkan pingsan.

Meski demikian, laporan awal belum merinci jumlah peserta yang pingsan maupun perkembangan kondisi mereka.

Lima Tuntutan dalam Demo Mahasiswa Memanas

1. Penanganan Karhutla dan Kerusakan Lingkungan

Pertama, demonstran meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Mereka juga mendesak penetapan status bencana nasional dan penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab.

Selain itu, massa meminta pembenahan tata kelola lahan untuk mencegah kerusakan berulang. Tuntutan tersebut menempatkan keselamatan masyarakat dan lingkungan sebagai perhatian utama.

2. Perbaikan Ekonomi dan Penggunaan APBN

Kedua, mahasiswa menuntut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Mereka mengkritik potensi pemborosan anggaran pada program yang dianggap tidak tepat sasaran. Di antaranya, mahasiswa menyoroti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, kritik tersebut merupakan penilaian kelompok aksi, bukan kesimpulan audit resmi. Karena itu, perdebatan mengenai efektivitas program memerlukan evaluasi berbasis bukti.

3. Biaya Pendidikan dan Akses Lapangan Kerja

Selanjutnya, demonstran meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan memperluas layanan dasar.

Mereka juga menginginkan penciptaan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat. Menurut kelompok aksi, pendidikan terjangkau dan peluang kerja harus menjadi prioritas kebijakan.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan memberi manfaat langsung kepada generasi muda.

4. Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Hukum

Keempat, mahasiswa mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara konsisten.

Mereka juga menolak penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan. Selain itu, sejumlah kebijakan dan regulasi dinilai perlu ditinjau kembali.

Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran demonstran terhadap kualitas penegakan hukum dan akuntabilitas pejabat.

5. Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan HAM

Terakhir, massa meminta jaminan kebebasan berpendapat serta penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka turut menyuarakan keberatan terhadap dugaan kriminalisasi pengkritik pemerintah. Di sisi lain, mahasiswa mendesak pembatasan peran militer dalam ruang sipil.

Oleh sebab itu, perlindungan hak warga menjadi salah satu pokok utama demonstrasi.

Gelombang Kritik Juga Muncul di Yogyakarta

Aksi pada 28 Oktober tidak hanya berlangsung di Jakarta. Di Yogyakarta, mahasiswa, pengemudi ojek online, dan kelompok suporter ikut menyampaikan aspirasi.

Menurut Harian Jogja, demonstrasi berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk kawasan DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY.

Sementara itu, isu yang mereka angkat mencakup upah layak, dugaan tindakan represif, dan pemberantasan korupsi.

Sebagian massa juga mempertanyakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Meski tuntutannya berbeda, aksi tersebut sama-sama menyoroti kebijakan dan pertanggungjawaban pemerintah.

Bagaimana Respons Pemerintahan Prabowo?

Pemerintah tidak hanya menerima kritik, tetapi juga menyampaikan tanggapan atas lima kelompok persoalan tersebut.

Deputi Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyatakan pemerintah menghargai demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen membuka dialog dan mengevaluasi kebijakan publik.

Terkait karhutla, Kurnia menyebut pengerahan puluhan ribu personel dan langkah penegakan hukum.

Sementara itu, untuk ekonomi dan pendidikan, pemerintah memaparkan program pembangunan serta perluasan akses layanan.

Pemerintah juga menyatakan mendukung pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga.

Namun, pernyataan pemerintah belum otomatis menjawab seluruh keberatan demonstran. Sebaliknya, hasil kebijakan perlu dinilai melalui pelaksanaan, pengawasan, dan dampaknya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tindak lanjut yang terukur menjadi penting setelah demonstrasi berakhir.

Sumpah Pemuda dan Ujian Dialog Demokrasi

Peringatan Sumpah Pemuda memberikan konteks simbolis bagi aksi Indonesia Sadar.

Mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan kegelisahan mengenai arah kebijakan nasional. Di saat bersamaan, pemerintah menekankan pentingnya persatuan, ketertiban, dan keterbukaan terhadap masukan.

Ke depan, kedua pihak menghadapi tantangan membangun komunikasi yang bermakna.

Demonstran membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan kritik secara damai. Sementara itu, pemerintah perlu menjelaskan prioritas, kemajuan, dan ukuran keberhasilan kebijakannya.

Pada akhirnya, respons nyata terhadap aspirasi publik akan lebih berarti daripada pertukaran pernyataan semata.


Jangan Lewatkan Informasi yang Penting

Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.

Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.

[ Baca Berita Terbaru ]

GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.

Diliraba Gulnazar