Isu pajak digital bank dan e-commerce kembali menyita perhatian masyarakat pada awal November 2026. Banyak pengguna khawatir seluruh transfer uang dan transaksi belanja daring akan terkena pungutan tambahan.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penjelasan mengenai kebijakan sebenarnya. Pemerintah menegaskan bahwa sistem tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru. Selain itu, transfer dana pribadi tidak otomatis menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Digital Bank dan E-Commerce Ramai Dibicarakan
Perbincangan bermula setelah muncul pernyataan mengenai rencana pemungutan pajak digital pada 9 November 2026. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, turut menyinggung keterlibatan lembaga keuangan dan platform digital.
Akibatnya, sebagian masyarakat mengira semua pembayaran elektronik akan langsung dikenai pajak. Padahal, pemerintah membedakan transaksi digital yang menjadi objek PPN dengan aktivitas pengiriman uang biasa.
Pada 2 November 2026, DJP kemudian meluruskan informasi tersebut kepada publik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan tujuan sistem pemungutan baru. Menurut penjelasan DJP, kebijakan ini menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami objek pajak sebelum menyimpulkan dampaknya terhadap rekening pribadi.
Apa Itu Sistem Pajak Digital SPP-TDLN?
Pemerintah menggunakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Sistem ini membantu memungut PPN atas pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar negeri.
Contohnya mencakup langganan perangkat lunak, komputasi awan, serta layanan digital tertentu dari penyedia asing. Namun, suatu transaksi tetap harus memenuhi ketentuan objek PPN agar pemungutan dapat dilakukan.
DJP menjelaskan bahwa SPP-TDLN mulai diterapkan pada 25 September 2026. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 menjadi dasar pengaturannya.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 untuk mengatur tata cara pemungutan.
Karena itu, tanggal 9 November yang ramai disebut tidak berarti semua rekening mulai terkena pajak baru.
Apakah Transfer Bank dan Kiriman Uang Kena PPN?
Kekhawatiran terbesar masyarakat berkaitan dengan transfer antarrekening, kiriman keluarga, dan remitansi.
Namun, DJP menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN. Artinya, seseorang tidak langsung menanggung PPN hanya karena mengirim uang kepada keluarganya.
Begitu pula, pemindahan dana pribadi tidak serta-merta berubah menjadi pembelian layanan digital. Sebaliknya, pemungutan melalui sistem ini berfokus pada transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria perpajakan.
Meski demikian, nasabah tetap perlu membedakan pajak atas transaksi dengan biaya layanan perbankan. Biaya administrasi tertentu dapat memiliki ketentuan perpajakan tersendiri.
Oleh sebab itu, jangan menyamakan biaya transfer, pungutan PPN, dan nilai uang yang dikirim.
Enam Lembaga Keuangan Terlibat dalam Tahap Awal
DJP menyebut enam penyelenggara pembayaran yang terlibat pada tahap awal penerapan SPP-TDLN. Lembaga tersebut meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan LinkAja.
Selanjutnya, lembaga lain masih menjalani pengujian serta stabilisasi sistem sebelum memperoleh penunjukan.
Keterlibatan bank bukan berarti seluruh aktivitas nasabah menjadi objek pajak. Sebaliknya, penyelenggara pembayaran membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya keamanan dan pembatasan penggunaan data transaksi.
Dengan pendekatan tersebut, pemungutan diharapkan berjalan lebih tertib tanpa memperluas objek pajak sembarangan.
Bagaimana dengan Pajak Penjual E-Commerce?
Istilah pajak digital juga sering merujuk kepada kewajiban pedagang di marketplace. Namun, aturan tersebut berbeda dari SPP-TDLN yang berkaitan dengan PPN transaksi digital luar negeri.
Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace tertentu memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual. DJP menetapkan pelaksanaannya mulai 1 Oktober 2026 pada empat marketplace yang telah ditunjuk.
Keempat platform tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.
Besaran pungutan PPh Pasal 22 mencapai 0,5 persen dari omzet yang memenuhi ketentuan. Namun, pedagang orang pribadi dengan omzet tahunan maksimal Rp500 juta mendapat pengecualian pemungutan sesuai persyaratan.
Karena itu, penjual perlu melengkapi pernyataan serta informasi perpajakan melalui platform terkait.
Di sisi lain, konsumen tidak boleh langsung menganggap ketentuan ini sebagai pajak atas setiap pembelian.
Mungkinkah Konsumen Membayar Pajak Dua Kali?
Pertanyaan mengenai pajak berganda juga muncul ketika pembayaran melibatkan platform luar negeri.
Namun, DJP menyatakan transaksi yang sudah dipungut PPN melalui skema PMSE tidak dipungut ulang melalui SPP-TDLN.
Dengan demikian, kedua mekanisme dirancang agar saling melengkapi, bukan menggandakan beban pajak.
Meski begitu, konsumen sebaiknya memeriksa rincian pembayaran dan menyimpan bukti transaksi. Langkah ini membantu pengguna mengidentifikasi pajak yang tercantum pada tagihan digital.
Langkah Aman Menghadapi Isu Pajak Digital
Pertama, periksa pengumuman resmi DJP sebelum mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial.
Selanjutnya, pahami apakah pembayaran berkaitan dengan layanan digital luar negeri atau sekadar transfer pribadi.
Selain itu, pelaku usaha perlu memisahkan catatan omzet, biaya operasional, dan pungutan pajak marketplace.
Bagi pembeli, simpan faktur elektronik untuk memastikan pungutan sesuai dengan transaksi. Apabila menemukan potongan yang membingungkan, mintalah penjelasan kepada penyedia layanan pembayaran.
Terakhir, hindari membagikan data rekening atau kode keamanan kepada pihak yang mengaku petugas pajak.
Kesimpulan: Pajak Digital Bukan Pajak untuk Semua Transfer
Pajak digital bank dan e-commerce memang menjadi perhatian masyarakat menjelang 9 November 2026.
Namun, klarifikasi DJP pada 2 November menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan jenis pajak baru.
Sistem tersebut menyasar pemanfaatan barang atau jasa digital luar negeri yang memenuhi ketentuan PPN. Sementara itu, transfer pribadi dan remitansi tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya memeriksa aturan resmi dan memahami perbedaan setiap skema perpajakan.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
