Desakan Sidang Istimewa MPR terkait Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, dorongan tersebut muncul melalui permohonan resmi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Seorang akademisi hukum tata negara meminta DPD mengambil langkah kelembagaan terkait kedudukan Wakil Presiden Gibran.
Selain itu, permohonan tersebut menyoroti putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan pencalonan Gibran.
Isu ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai masa depan jabatan wakil presiden dan mekanisme konstitusional Indonesia.
Meskipun demikian, desakan tersebut belum berarti Gibran akan langsung kehilangan jabatannya.
Desakan Sidang Istimewa MPR Terkait Gibran Resmi Disampaikan
Pada Jumat, 6 November 2026, dosen hukum tata negara Teguh Satya Bhakti mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Teguh merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
Bersama Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Teguh menyampaikan permohonan kepada pimpinan DPD RI.
Melalui permohonan tersebut, pihaknya meminta DPD memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.
Menurut laporan yang diterbitkan pada 6 November 2026, permohonan itu memuat sejumlah tuntutan terkait jabatan Gibran.
Selain meminta pembahasan khusus, pemohon mengusulkan evaluasi terhadap keabsahan pelantikan wakil presiden periode 2024–2029.
Selanjutnya, pemohon juga mengusulkan pemberhentian Gibran melalui mekanisme ketatanegaraan.
Tiga Tuntutan Utama dalam Permohonan Sidang Istimewa MPR
Permohonan tersebut mencakup tiga agenda penting yang berkaitan dengan kedudukan Gibran.
1. Meninjau Keabsahan Pelantikan Gibran
Pertama, pemohon meminta MPR membahas keabsahan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mereka mengaitkan permohonan tersebut dengan perkembangan putusan pengadilan.
Namun, peninjauan ini tetap memerlukan dasar hukum serta prosedur konstitusional yang berlaku.
2. Mengusulkan Pemberhentian Wakil Presiden
Kedua, pemohon meminta pembahasan mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Desakan tersebut menjadi bagian dari aspirasi hukum yang mereka sampaikan kepada DPD RI.
Meskipun demikian, permohonan tidak otomatis menghasilkan keputusan pemberhentian.
3. Mengisi Jabatan Wakil Presiden Baru
Ketiga, pemohon mengusulkan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti apabila pemberhentian benar-benar terjadi.
Mereka merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Namun, ketentuan tersebut baru relevan jika jabatan wakil presiden secara sah mengalami kekosongan.
Putusan MK dan MA Menjadi Sorotan dalam Polemik Gibran
Desakan Sidang Istimewa MPR terkait Gibran juga berkaitan dengan perkembangan proses hukum.
Pemohon merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.
Selain itu, mereka menyebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Kedua putusan tersebut menjadi landasan argumentasi yang disampaikan pihak pemohon.
Sementara itu, perdebatan berkembang mengenai akibat hukum putusan pengadilan terhadap kedudukan wakil presiden.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan bahwa putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Gibran.
Menurutnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden tetap memerlukan mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, proses politik dan hukum harus berjalan sesuai ketentuan UUD 1945.
Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Menurut UUD 1945?
Konstitusi Indonesia mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Aturan tersebut menetapkan prosedur yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, serta MPR.
Pertama, DPR harus mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusional atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Kemudian, MPR mengambil keputusan berdasarkan ketentuan suara dan kehadiran yang ditetapkan konstitusi.
Oleh karena itu, DPD tidak dapat secara sepihak memberhentikan seorang wakil presiden.
Permohonan kepada DPD juga tidak menggantikan tahapan konstitusional yang harus dilalui DPR dan MK.
Prosedur tersebut menjaga agar pemberhentian pejabat negara tidak hanya bergantung pada tekanan politik.
DPR Berikan Tanggapan Mengenai Wacana Pemakzulan Gibran
Di tengah meningkatnya perhatian publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menanggapi persoalan ini.
Pada Jumat, 6 November 2026, Dasco menyatakan DPR belum membahas wacana pemakzulan Gibran secara lebih jauh.
Menurutnya, DPR masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026.
Selain itu, Dasco menyebut DPR belum menerima putusan lengkap MA terkait persoalan surat penyetaraan ijazah Gibran.
Karena itu, Dasco meminta publik menunggu masa sidang berikutnya sebelum menarik kesimpulan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan resmi mengenai pemakzulan masih menghadapi tahapan kelembagaan.
Dengan demikian, belum ada keputusan DPR yang menetapkan dimulainya proses pemberhentian Gibran melalui MPR.
Dampak Polemik Gibran terhadap Stabilitas Politik Nasional
Perdebatan mengenai Sidang Istimewa MPR berpotensi meningkatkan perhatian terhadap hubungan antarlembaga negara.
Di satu sisi, pemohon menilai langkah tersebut penting untuk memperjuangkan kepastian hukum dan konstitusi.
Di sisi lain, setiap usulan pemberhentian membutuhkan pembuktian serta proses hukum yang ketat.
Selain itu, pemerintah dan parlemen tetap perlu menjaga kelangsungan penyelenggaraan negara.
Perkembangan persoalan ini juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi penting dalam setiap tahapan pembahasan.
Masyarakat perlu membedakan antara aspirasi politik, permohonan hukum, dan keputusan resmi lembaga negara.
Dengan begitu, perdebatan publik dapat berlangsung berdasarkan fakta, bukan spekulasi.
Apakah Gibran Benar-Benar Akan Dimakzulkan?
Hingga 7 November 2026, laporan yang tersedia menunjukkan bahwa desakan Sidang Istimewa MPR masih berupa permohonan.
Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa MPR telah memutuskan pemberhentian Gibran.
Selain itu, DPR belum mengumumkan keputusan resmi untuk meneruskan usulan pemakzulan melalui tahapan konstitusional.
Perkembangan berikutnya bergantung pada sikap lembaga negara serta proses hukum yang berlaku.
Karena itu, masyarakat perlu mengikuti pengumuman resmi DPR, DPD, MPR, dan lembaga peradilan.
Kesimpulan: Desakan Sidang Istimewa MPR Jadi Ujian Konstitusional
Desakan Sidang Istimewa MPR terkait Gibran membuka kembali perdebatan mengenai kedudukan wakil presiden.
Permohonan Teguh Satya Bhakti menjadi perkembangan penting dalam polemik politik nasional.
Namun, tuntutan pemberhentian tidak dapat langsung mengubah status jabatan Gibran.
Sebaliknya, konstitusi mengharuskan setiap proses berjalan melalui kewenangan lembaga negara yang tepat.
Pada akhirnya, kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap UUD 1945 harus menjadi landasan penyelesaian persoalan tersebut.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
