DPR RI resmi menyetujui APBN 2027 dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 29 September 2026.
Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp3.435,1 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit APBN 2027 mencapai sekitar Rp671,16 triliun. Angka itu setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang. Seluruh fraksi yang mengikuti proses tersebut menyatakan persetujuan.
DPR Resmi Sahkan APBN 2027
Pengesahan APBN 2027 menjadi tahap akhir setelah pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyelesaikan pembicaraan tingkat pertama pada 24 September 2026.
Kemudian, rancangan tersebut dibawa menuju Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua.
Dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro untuk 2027.
Selain itu, perubahan dilakukan terhadap target pendapatan dan belanja negara.
Pemerintah sebelumnya mengusulkan belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun. Namun, hasil pembahasan meningkatkan jumlah tersebut sekitar Rp9,1 triliun.
Karena itu, total belanja dalam APBN 2027 akhirnya mencapai Rp4.106,26 triliun.
Belanja Negara APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun
Total belanja negara dalam APBN 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun.
Sementara itu, Transfer ke Daerah atau TKD ditetapkan sebesar Rp735 triliun.
Belanja pemerintah pusat kembali terbagi menjadi dua kelompok utama.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai sekitar Rp1.556,89 triliun.
Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga mencapai sekitar Rp1.814,36 triliun.
Dengan demikian, sebagian besar belanja negara berada pada pemerintah pusat.
Namun, transfer ke daerah tetap memiliki peranan penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pendapatan Negara 2027 Capai Rp3.435 Triliun
Selain menentukan belanja, pemerintah dan DPR menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun.
Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai sekitar Rp2.911,95 triliun.
Dari angka tersebut, penerimaan pajak ditargetkan sekitar Rp2.593,35 triliun.
Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai ditetapkan sekitar Rp318,6 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai sekitar Rp522,48 triliun.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan hibah sekitar Rp666,3 miliar.
Target tersebut menjadi penting karena pendapatan negara membiayai berbagai program pemerintah sepanjang 2027.
Oleh karena itu, kemampuan mencapai target penerimaan akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah.
Defisit APBN 2027 Tetap 2,4 Persen PDB
Pendapatan negara masih berada di bawah total belanja pada 2027.
Karena itu, APBN 2027 mencatat defisit sekitar Rp671,16 triliun.
Defisit tersebut setara sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Sementara itu, pembiayaan anggaran disiapkan untuk menutup kebutuhan pendanaan akibat selisih pendapatan dan belanja.
Pada pembahasan tingkat pertama, pembiayaan anggaran disepakati sekitar Rp671,1 triliun.
Selain itu, pemerintah dan DPR mencatat keseimbangan primer sekitar Rp20,8 triliun.
Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang secara ekspansif, terarah, kolaboratif, dan terukur.
Namun, pelaksanaan anggaran tetap menghadapi kebutuhan menjaga kesehatan serta kesinambungan fiskal.
Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2027 Sebesar 6 Persen
APBN 2027 menggunakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sebagai salah satu asumsi makro.
Selain itu, tingkat inflasi ditetapkan sebesar 2,5 persen.
Nilai tukar rupiah diasumsikan rata-rata sekitar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Harga minyak mentah Indonesia atau ICP diasumsikan sebesar US$75 per barel.
Kemudian, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 612.500 barel per hari.
Target lifting gas bumi mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Asumsi tersebut memiliki hubungan langsung dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
Sebagai contoh, perubahan rupiah dapat memengaruhi pembayaran kewajiban dan sejumlah belanja pemerintah.
Sementara itu, perubahan harga minyak dapat memengaruhi penerimaan maupun kebutuhan subsidi energi.
Ke Mana Anggaran APBN 2027 Dialokasikan?
Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2027 untuk mendukung delapan kelompok program prioritas nasional.
Prioritas pertama mencakup kedaulatan pangan.
Selanjutnya, pemerintah memasukkan kemandirian energi dan air sebagai bidang prioritas.
Pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Selain itu, pemerintah memasukkan hilirisasi serta industrialisasi dalam arah kebijakan fiskal.
Bidang lain mencakup infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa juga masuk dalam agenda prioritas.
Kemudian, pemerintah menempatkan penurunan kemiskinan sebagai salah satu fokus APBN 2027.
Dalam rancangan awal, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp820,9 triliun.
Sementara itu, perlindungan sosial direncanakan sekitar Rp549,9 triliun.
Anggaran kesehatan sebelumnya dirancang sebesar Rp244,9 triliun.
Kemudian, ketahanan pangan mendapatkan rancangan anggaran sekitar Rp195,3 triliun.
Namun, realisasi manfaat program tetap bergantung pada pelaksanaan anggaran sepanjang 2027.
Dampak APBN 2027 terhadap Ekonomi Indonesia
Besarnya APBN memberikan pemerintah ruang untuk membiayai pelayanan publik dan berbagai program pembangunan.
Belanja pendidikan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, belanja kesehatan dapat mendukung pelayanan kesehatan serta fasilitas publik.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas dan menunjang kegiatan ekonomi.
Belanja perlindungan sosial juga dapat membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat penerima program.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin seluruh target ekonomi tercapai.
Efektivitas belanja, kualitas pelaksanaan, serta kondisi ekonomi global tetap menjadi faktor penting.
Tantangan Pelaksanaan APBN 2027
Pemerintah menghadapi beberapa risiko dalam menjalankan APBN 2027.
Salah satunya berasal dari ketidakpastian ekonomi dan konflik global.
Selain itu, perubahan harga komoditas dapat memengaruhi penerimaan negara.
Pergerakan nilai tukar rupiah juga dapat memengaruhi sejumlah komponen APBN.
Sementara itu, pencapaian target perpajakan menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan pembiayaan pemerintah.
Karena itu, kualitas dan ketepatan belanja akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan APBN.
Pemerintah juga perlu menjaga pembiayaan agar tetap sejalan dengan kesinambungan fiskal.
Kesimpulan
Pengesahan APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun.
Defisit anggaran mencapai sekitar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Selain itu, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
APBN tersebut akan membiayai berbagai program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan pembangunan nasional.
Namun, pencapaian target tetap bergantung pada kondisi ekonomi serta efektivitas pelaksanaan anggaran sepanjang 2027.
Jangan Lewatkan Informasi yang Penting
Ikuti perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi, pasar, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting dari Indonesia maupun dunia bersama GAMKONOMI.
Temukan informasi terbaru yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu Anda tetap mengikuti perubahan yang terjadi setiap hari.
GAMKONOMI — Informasi Ekonomi, Bisnis, dan Dunia dalam Satu Platform.
